Perlunya penegakan hukum internasional di Indonesia menjadi sebuah isu penting yang harus segera ditindaklanjuti. Menurut Pakar Hukum Internasional, Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, penegakan hukum internasional di Indonesia masih terbilang lemah dan perlu ditingkatkan. “Kita perlu memperkuat penegakan hukum internasional agar dapat mengatasi berbagai permasalahan hukum yang melibatkan negara-negara lain,” ujarnya.

Menyikapi hal ini, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, menegaskan pentingnya kolaborasi antar negara dalam menegakkan hukum internasional. “Kerjasama antarnegara sangat diperlukan untuk menangani kasus-kasus hukum lintas batas,” katanya.

Namun, tantangan dalam penegakan hukum internasional di Indonesia masih terus terjadi. Banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia dan perdagangan manusia yang belum terselesaikan dengan baik. Hal ini menunjukkan perlunya penegakan hukum internasional yang lebih efektif dan efisien di Indonesia.

Selain itu, penegakan hukum internasional juga berkaitan erat dengan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Menurut Kepala KPK, Firli Bahuri, penegakan hukum internasional dapat membantu dalam menindak pelaku korupsi yang melarikan diri ke luar negeri. “Kerjasama internasional sangat penting dalam mengembalikan aset yang telah dirampok oleh koruptor,” ujarnya.

Dengan demikian, perlunya penegakan hukum internasional di Indonesia tidak bisa dianggap remeh. Dibutuhkan komitmen dan kerjasama antar negara untuk memastikan keadilan dan penegakan hukum yang efektif di tingkat internasional. Semoga langkah-langkah yang diambil dapat membawa perubahan positif bagi masyarakat Indonesia dan dunia secara luas.